Ruang Lingkup

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Roda pemerintahan memiliki beberapa urusan pemerintahan, yaitu:

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Meliputi:

1. pendidikan;

2. kesehatan;

3. pekerjaan umum dan penataan ruang;

4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan

6. sosial

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Meliputi:

1. tenaga kerja;

2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

3. pangan;

4. pertanahan;

5. lingkungan hidup;

6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

7. pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;

8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

9. perhubungan;

10. komunikasi dan informatika;

11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;

12. penanaman modal;

13. kepemudaan dan olahraga;

14. statistik;

15. persandian;

16. kebudayaan;

17. perpustakaan; dan

18. kearsipan

C. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

1. kelautan dan perikanan;

2. pariwisata

3. pertanian;

4. perdagangan; dan

5. perindustrian.

D. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Kecamatan berdasarkan pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sendiri memiliki 37 Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yakni:

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Inspektorat
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6. Dinas Kesehatan
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11. Dinas Perdagangan
12. Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
13. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perrnukiman dan Pertanahan
16. Dinas Pertanian
17. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
18. Dinas Lingkungan Hidup
19. Dinas Perhubungan
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
21. Satuan Polisi Pamong Praja
22. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi daerah
23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
24. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
25. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran
27. Kecamatan Barabai
28. Kecamatan Pandawan
29. Kecamatan Labuan Amas Utara
30. Kecamatan Labuan Amas Selatan
31. Kecamatan Haruyan
32. Kecamatan Batu Benawa
33. Kecamatan Hantakan
34. Kecamatan Batang Alai Utara
35. Kecamatan Batang Alai Selatan
36. Kecamatan Batang Alai Timur
37. Kecamatan Limpasu