Menuju Hulu Sungai Tengah yang

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengikuti kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bersama Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan pada Kamis, 29 Oktober 2026. Kegiatan berlangsung di ruang rapat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintahan daerah. Kegiatan sosialisasi ini menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui kegiatan tersebut, peserta memperoleh pemahaman mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk peran dan tanggung jawab PPID dalam menyediakan serta memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah koordinasi dan pertukaran informasi antara PPID Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan terkait pelaksanaan pelayanan informasi publik. Hal ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pengelolaan informasi serta mendorong penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keikutsertaan PPID Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kapasitas pengelola informasi publik serta memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan informasi yang baik kepada masyarakat. Pemahaman yang diperoleh melalui sosialisasi diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat terus ditingkatkan, baik dari aspek pengelolaan informasi, dokumentasi, maupun pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh akses informasi yang lebih mudah, tepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Hulu Sungai Tengah melaksanakan kegiatan koordinasi dan konsolidasi pengelolaan informasi publik pada Kamis, 22 Oktober 2026. Kegiatan berlangsung di ruang rapat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan diikuti oleh perwakilan PPID Pelaksana dari masing-masing perangkat daerah. Kegiatan ini membahas koordinasi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik. Pembahasan tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan informasi pada masing-masing perangkat daerah berjalan secara tertib dan mendukung pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat. Selain itu, dilaksanakan konsolidasi pengumpulan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi pada masing-masing perangkat daerah. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Dalam kegiatan tersebut, PPID juga mengoordinasikan penugasan Petugas Pelayanan Informasi untuk melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pembuatan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP). Pemutakhiran DIP diperlukan agar informasi yang tersedia tetap sesuai dengan kondisi terkini dan dapat menjadi acuan dalam pelayanan permohonan informasi publik. Melalui kegiatan ini, diharapkan pengelolaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat terlaksana secara lebih tertib dan terkoordinasi, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Hulu Sungai Tengah melaksanakan kegiatan pembinaan, evaluasi, dan monitoring pelayanan informasi publik pada Kamis, 22 Oktober 2026. Kegiatan berlangsung di ruang rapat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan diikuti oleh perwakilan PPID Pelaksana dari masing-masing perangkat daerah. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pembinaan dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik serta mengidentifikasi hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan informasi pada masing-masing perangkat daerah. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan bimbingan teknis dan pelatihan terkait pengelolaan PPID, termasuk tata cara pelayanan informasi publik dan pengelolaan dokumentasi informasi. Kegiatan ini juga menjadi sarana koordinasi antara PPID dan PPID Pelaksana dalam menyamakan pemahaman mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan informasi publik. Selain pembinaan dan pelatihan, dilaksanakan pula konsolidasi pelaporan pelayanan informasi dari PPID Pelaksana kepada PPID. Konsolidasi ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban administrasi serta mendukung kesesuaian dan kelengkapan data pelaporan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Melalui kegiatan ini, diharapkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada setiap perangkat daerah dapat berjalan lebih tertib, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga kebutuhan informasi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat terpenuhi dengan baik.

sebanyak 600 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) mengikuti penguatan untuk memperkuat pemahaman tentang tugas, tanggung jawab, dan nilai-nilai dasar sebagai aparatur sipil negara (ASN). Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati HST, Samsul Rizal, di Auditorium Bupati Hulu Sungai Tengah, Senin (19/10/2026). Orientasi ini menjadi langkah penting untuk mempersiapkan PPPK agar mampu menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Sekretaris Daerah (Sekda) HST, HM Pajaruddin, turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten HST. Kegiatan orientasi ini dilaksanakan dengan izin prinsip dan fasilitasi dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). Dalam laporannya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten HST, H. Akhmad Noor Jauhari, menyampaikan bahwa penyelenggaraan anggaran tahun 2026 diikuti sebanyak 600 peserta. Pembukaan dilaksanakan secara hybrid, yakni melalui pertemuan tatap muka dan bold, untuk mengakomodasi seluruh peserta. Sebanyak 40 peserta mengikuti pembukaan secara langsung di auditorium, sedangkan 560 peserta lainnya mengikuti kegiatan melalui Zoom Meeting dari tempat masing-masing. Dalam perayaannya, Bupati Samsul Rizal mengucapkan selamat kepada seluruh PPPK yang telah bergabung menjadi bagian dari aparatur Pemerintah Kabupaten HST. Ia berharap para peserta mengikuti orientasi dengan sungguh-sungguh agar memahami peran, kewajiban, serta nilai-nilai dasar ASN sebagai pedoman dalam menjalankan pekerjaan. Bupati menekankan bahwa setiap aparatur harus memiliki sikap profesional, berintegritas, disiplin, dan bertanggung jawab. Hal tersebut penting agar pelaksanaan tugas pemerintahan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan aparatur tidak hanya dilihat dari terselesaikannya pekerjaan, namun juga dari kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, seluruh PPPK diharapkan mampu bekerja sesuai ketentuan, mengutamakan kepentingan masyarakat, serta memberikan pelayanan yang baik dan bertanggung jawab. Usai Seremoni, Bupati Samsul Rizal resmi membuka kegiatan Orientasi PPPK Pemerintah Kabupaten HST Tahun Anggaran 2026. Melalui kegiatan ini, Pemkab HST berharap seluruh PPPK semakin memahami tanggung jawabnya sebagai masyarakat pelayan dan mampu berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan aparatur yang profesional dan berintegritas, pelayanan pemerintahan diharapkan semakin baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Hulu Sungai Tengah.

JAKARTA — Kain sasirangan khas Hulu Sungai Tengah (HST) diperkenalkan dalam Pameran Kriyanusa sebagai upaya memperluas jangkauan pemasaran produk kerajinan lokal sekaligus membuka peluang pasar bagi pelaku UMKM dan perajin di daerah. Keikutsertaan sasirangan HST dalam ajang yang mengangkat tema “Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia” tersebut menjadi momentum untuk memperkenalkan produk khas daerah kepada masyarakat dari berbagai wilayah. Ketua Dekranasda Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Ny. Deni Era Samsul Rizal, mengatakan kehadiran sasirangan HST dalam Kriyanusa 2026 diharapkan dapat meningkatkan pengenalan terhadap produk lokal sekaligus memperluas akses pemasaran bagi para perajin. Menurutnya, sasirangan memiliki potensi untuk terus dikembangkan, bukan hanya sebagai bagian dari kekayaan budaya, tetapi juga sebagai produk ekonomi kreatif yang mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat. “Harapannya, sasirangan Hulu Sungai Tengah semakin dikenal masyarakat luas dan mampu membuka peluang pasar yang lebih besar bagi UMKM serta para perajin,” ucapnya. Perluasan pasar menjadi penting bagi keberlangsungan usaha perajin. Dengan semakin banyak masyarakat yang mengenal dan menggunakan sasirangan, peluang peningkatan penjualan dan pengembangan usaha juga semakin terbuka. Pameran Kriyanusa 2026 berlangsung pada 26–30 September 2026 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta. Pameran tersebut menghadirkan 410 booth dengan 257 peserta dari berbagai unsur, termasuk Dekranasda dan pelaku UMKM. Produk yang ditampilkan berasal dari beragam bahan dan daerah, dengan mengedepankan nilai estetika, budaya, tradisi, fungsi, serta kearifan lokal. Dalam konteks tersebut, sasirangan HST tidak hanya ditampilkan sebagai kain tradisional, tetapi juga sebagai produk yang memiliki peluang untuk dikembangkan mengikuti kebutuhan pasar tanpa meninggalkan identitas budayanya. Peluang promosi melalui pameran berskala nasional diharapkan dapat mempertemukan produk sasirangan dengan calon konsumen, pelaku usaha maupun jaringan pemasaran dari luar daerah. Perluasan pemasaran juga diharapkan memberikan dampak berkelanjutan bagi ekosistem usaha sasirangan di Hulu Sungai Tengah. Meningkatnya permintaan dapat menjadi dorongan bagi perajin untuk meningkatkan produksi, menjaga kualitas, serta melakukan inovasi terhadap desain dan produk. Dengan demikian, sasirangan dapat terus berkembang sebagai warisan budaya sekaligus menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat yang terlibat dalam proses produksinya. Ketua Dekranasda Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Ny. Deni Era Samsul Rizal berharap promosi sasirangan tidak berhenti pada kegiatan pameran, tetapi berlanjut melalui terbukanya akses pasar dan peluang kerja sama yang dapat dirasakan langsung oleh UMKM dan perajin. “Semoga semakin banyak masyarakat yang mengenal, menghargai, membeli, dan menggunakan produk sasirangan HST, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para perajin dan pelaku UMKM,” harapnya. *(DISKOMINFO.SP/HST/AL/2026)*

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) resmi memiliki Sekretaris Daerah (Sekda) H. M. Pajaruddin, ST dilantik sebagai pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekda HST, Senin (21/9/2026) Pendopo Bupati HST. Pengisian jabatan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat koordinasi pemerintahan, sehingga berbagai program pembangunan dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dapat berjalan lebih terarah. Bupati HST Samsul Rizal melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan H. M. Pajaruddin, ST bersama 64 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemkab HST. Dalam amanahnya, Samsul meminta Pajaruddin menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan integritas, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Laksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab, dengan berintegritas. Kemudian yang pasti, di dalam penugasan ini untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat kita,” ucap Samsul Rizal. Dalam sambutannya setelah dilantik, Pajaruddin menyampaikan bahwa amanah sebagai Sekda HST merupakan tanggung jawab besar dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah. “Amanah ini merupakan tanggung jawab yang sangat besar dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah,” kata Pajaruddin. Ia menyatakan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan program Bupati serta mewujudkan visi dan misi kepala daerah pada periode 2025-2029. “Kami akan mendukung seluruh program Bupati dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah periode 2025 sampai 2029,” ujarnya. ia menyampaikan bahwa pelaksanaan program pada setiap SKPD akan diselaraskan dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten HST. “Seluruh program yang ada di SKPD akan kami jalankan sesuai dengan arah RPJMD,” ucapnya. Sementara itu, Samsul Rizal menyebut masih terdapat sejumlah kebutuhan pembangunan yang perlu menjadi perhatian, khususnya infrastruktur yang berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat. “Yang harus kita genjot lagi seperti pembangunan. Banyak jalan kita yang masih rusak, kemudian sungai-sungai kita juga perlu diperbaiki,” ujarnya. Perbaikan jalan diharapkan dapat mendukung mobilitas masyarakat, sedangkan penanganan sungai diperlukan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur pengairan serta menunjang kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah. Selain infrastruktur, sektor pendidikan juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten HST. Salah satunya melalui rencana pelaksanaan UPT Bahasa yang ditargetkan mulai berjalan. “Kalau pendidikan, kita masih mau menjalankan UPT Bahasa yang kita rencanakan bisa jalan tahun ini. Mudah-mudahan di tahun 2027 paling tidak sudah bisa jalan,” kata Samsul. Program tersebut diarahkan untuk memperluas akses pendidikan sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat memperoleh layanan pendidikan yang lebih baik. “Karena ini tujuannya untuk kemajuan daerah kita, biar masyarakat kita mendapatkan akses pendidikan itu yang lebih baik lagi,” ujarnya. Selain pelantikan Sekda, sebanyak 64 pejabat administrator dan pengawas turut menerima amanah jabatan baru. Mereka ditempatkan pada sejumlah posisi, mulai dari camat, kepala bagian, sekretaris perangkat daerah, kepala bidang, kepala seksi, kepala UPT hingga jabatan pada kecamatan dan kelurahan. Samsul meminta seluruh pejabat tersebut menjalankan tugas secara profesional serta menjaga integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Laksanakan tugas dengan penuh integritas,” tegasnya. Dengan terisinya JPTP Sekda HST, koordinasi pemerintahan diharapkan semakin kuat sehingga pelaksanaan program daerah dapat berjalan sesuai RPJMD dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat HST.